LIPUTAN KHUSUS KARANGANYAR --- Sorotan tajam datang dari Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Anung Marwoko, yang secara terbuka mengkritik pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Tahun 2025.
Dalam forum resmi tersebut, Anung tak hanya mempertanyakan transparansi, tetapi juga menyinggung potensi pemborosan anggaran miliaran rupiah. Ia menilai, sistem pembayaran PPJ yang selama ini digunakan tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
“Berapa ribu titik lampu yang benar-benar menyala? Dan berapa yang mati? Pajak tetap dibayar penuh atau tidak?” tegasnya, mempertanyakan data yang dinilai tidak sinkron antara pemerintah daerah dan Perusahaan Listrik Negara.
Fakta di lapangan justru berbanding terbalik. Di tengah keluhan warga soal banyaknya lampu jalan padam, pemerintah daerah tetap membayar PPJ dengan sistem abonemen atau flat. Artinya, biaya tetap dibayarkan penuh tanpa mempertimbangkan apakah lampu tersebut menyala atau tidak.
Kondisi ini dinilai tidak hanya janggal, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan daerah.
Anung menegaskan, jika sistem meteran diterapkan di mana pembayaran didasarkan pada pemakaian listrik riil maka anggaran bisa ditekan secara signifikan. Ia bahkan memperkirakan potensi penghematan mencapai Rp7 miliar hingga Rp10 miliar per tahun untuk wilayah Karanganyar yang mencakup 17 kecamatan.
“Kalau pakai meteran, ya bayar sesuai pemakaian. Itu lebih adil dan efisien,” ujarnya lugas.
Namun, kritik tersebut semakin tajam ketika sejumlah kepala dinas (OPD) terkait justru tidak hadir dalam rapat penting tersebut. Ketidakhadiran ini dinilai sebagai bentuk ketidaksiapan, bahkan mengesankan minimnya keseriusan dalam menjawab persoalan publik.
Tak berhenti di situ, Anung juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 yang mencapai Rp214 miliar. Menurutnya, angka tersebut bukanlah indikator keberhasilan efisiensi, melainkan sinyal adanya program yang tidak berjalan optimal.
“Jangan bangga dengan SILPA besar. Itu justru tanda perencanaan dan pelaksanaan program tidak maksimal,” kritiknya.
Ia mendesak agar dana tersebut segera dialokasikan untuk kebutuhan mendesak, terutama perbaikan infrastruktur jalan dan penerangan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Menurutnya, kondisi jalan rusak dan minimnya penerangan tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga berdampak langsung pada sektor ekonomi, termasuk pariwisata.
“Orang mau datang kalau jalannya bagus. Kalau rusak dan gelap, siapa yang mau datang?” tambahnya.
Hingga rapat Pansus berakhir, pertanyaan-pertanyaan krusial tersebut masih belum terjawab. Pihak dinas terkait belum memberikan penjelasan rinci, meninggalkan tanda tanya besar soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik di Karanganyar.
Situasi ini membuka ruang bagi evaluasi serius—apakah pengelolaan PPJ selama ini benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, atau justru menjadi beban anggaran yang terus dibiarkan tanpa perbaikan.
Jurnalis Hendri S
Social Header