Jurnalis Hendri S
LIPUTAN KHUSUS, SUKOHARJO – Pencopotan Kapolres Sukoharjo AKBP Andhika Dharma Sena ternyata belum meredam gelombang protes atas polemik penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.
Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Santri Solo Raya mendatangi Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Sukoharjo, Rabu (4/11/2026). Mereka menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan keberatan atas tindakan aparat kepolisian saat melakukan penggeledahan di lingkungan pesantren putri tersebut.
Dalam aksi yang diperkirakan diikuti sekitar 1.000 orang itu, massa membawa bendera, poster, dan spanduk berisi tuntutan. Salah satu tuntutan utama yang disuarakan adalah mendesak Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan dicopot dari jabatannya.
Aksi tersebut menjadi sorotan karena berlangsung setelah Kapolres Sukoharjo sebelumnya telah dinonaktifkan dan dimutasi menyusul polemik penggeledahan pesantren.
Sebagaimana diberitakan sejumlah media nasional, Mabes Polri pada Senin (2/11/2026) mengumumkan penonaktifan Kapolres Sukoharjo AKBP Andhika Dharma Sena bersama tiga personel lainnya.
Ketiga personel tersebut yakni Iptu AS selaku Kasat Reskrim, Ipda FA selaku Kanit Pidum, dan Ipda RAP selaku Kanit PPA.
Keempatnya menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri untuk mendalami dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan penggeledahan di lingkungan Ponpes Hamalatul Quran.
Jabatan Kapolres Sukoharjo kemudian dipercayakan kepada AKBP Indra Maulana Saputra.
Kendati demikian, keputusan tersebut belum menjawab seluruh tuntutan kelompok masyarakat yang mempersoalkan tindakan aparat dalam penggeledahan tersebut.
Dalam aksi di depan Mapolres Sukoharjo, massa menyampaikan sejumlah tuntutan.
Koordinator aksi dari Lembaga Persaudaraan Islam (LPI), Suyadi Abu Fatih, menyampaikan bahwa pihaknya menyuarakan tiga tuntutan, di antaranya mendesak penutupan warung Mie dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, mendesak pencopotan Kapolda Jawa Tengah, serta mempersoalkan tindakan aparat dalam penggeledahan pesantren.
Massa memberikan tenggang waktu satu minggu terkait tuntutan penutupan warung tersebut.
Sementara itu sejumlah poster yang dibawa peserta aksi juga memuat tulisan "Copot Kapolda Jateng", "Copot Kapolres Sukoharjo", dan "Islamophobia di Kepolisian".
Massa menilai tindakan aparat saat memasuki lingkungan pesantren putri pada dini hari telah melampaui batas kewajaran. Mereka meminta adanya evaluasi dan pertanggungjawaban secara menyeluruh.
Polemik ini bermula dari penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran pada Selasa (27/10/2026) dini hari.
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan Warung Mie dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Sukoharjo, pada September 2026.
Namun, pelaksanaan penggeledahan menuai keberatan dari pihak pesantren. Pengurus pesantren mempersoalkan kedatangan aparat bersenjata pada dini hari, ketika para santriwati dan pengasuh masih beristirahat.
Muncul pula keterangan mengenai dugaan tindakan intimidasi, pendobrakan pintu, serta perlakuan terhadap santriwati yang kemudian menjadi perhatian publik.
Di sisi lain, pihak kepolisian menyatakan penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan perkara pidana. Polda Jawa Tengah juga menyampaikan bahwa Polwan dilibatkan dalam kegiatan di lokasi yang dihuni santriwati, dengan pendampingan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo.
Polri selanjutnya menyatakan bahwa pemeriksaan internal terhadap empat personel dilakukan sebagai tindak lanjut atas keluhan pihak yang terdampak.
Desakan agar Kapolda Jawa Tengah ikut bertanggung jawab juga muncul dari anggota Komisi III DPR RI Abdullah.
Sebagaimana diberitakan di media sosial pada 3 November 2026, Abdullah meminta Kapolri melakukan evaluasi menyeluruh dan tidak berhenti pada pencopotan Kapolres Sukoharjo.
Menurutnya, pimpinan kepolisian daerah juga perlu dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan operasi yang menimbulkan polemik tersebut.
Desakan itu sejalan dengan tuntutan massa yang kembali turun ke jalan pada Rabu (4/11/2026).
Mereka menginginkan agar persoalan tersebut tidak hanya diselesaikan melalui pergantian pejabat, tetapi juga melalui pemeriksaan yang transparan terhadap dugaan pelanggaran prosedur.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Mabes Polri dalam menindaklanjuti tuntutan masyarakat.
Pencopotan Kapolres dan penonaktifan tiga personel menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal. Namun, tuntutan terhadap Kapolda Jawa Tengah menunjukkan bahwa sebagian kelompok masyarakat menginginkan pertanggungjawaban hingga tingkat pimpinan.
Di tengah polemik tersebut, proses penyidikan kasus pembakaran dan perusakan warung tetap harus berjalan sesuai hukum. Demikian pula dugaan pelanggaran dalam penggeledahan pesantren harus diperiksa secara objektif dan transparan.
Masyarakat pun menunggu apakah tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut akan mendapatkan jawaban dan tindak lanjut dari Mabes Polri.

Social Header