Jurnalis: Hendri S
LIPUTAN KHUSUS, SURAKARTA – Kecanduan judi online (judol) kembali menjadi sorotan setelah seorang pegawai outsourcing di lingkungan Kantor Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berinisial YAW (22), diamankan jajaran Satreskrim Polresta Surakarta.
Pemuda tersebut diduga melakukan pencurian sejumlah barang inventaris kantor serta penggelapan barang elektronik dan dana Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kelurahan Kadipiro. Total nilai uang Pokmas yang diduga digelapkan mencapai Rp39.104.375.
Kasus ini terungkap setelah pihak Kecamatan Banjarsari melaporkan kehilangan barang inventaris kantor.
Berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Polresta Surakarta Kompol I Putu Agus Indra Permana, melalui pemberitaan media pada Selasa (10/11/2026), pengungkapan perkara bermula ketika seorang staf Kecamatan Banjarsari bernama Ari hendak menggunakan laptop yang disimpan di dalam lemari besi ruang sekretariat.
Namun, laptop tersebut sudah tidak berada di tempatnya. Pihak kantor kemudian memeriksa rekaman CCTV.
Dari rekaman tersebut, terlihat aktivitas pengambilan laptop pada Sabtu (24/10/2026), sekitar pukul 04.00 WIB, ketika kondisi kantor sedang sepi.
Setelah dilakukan penelusuran, YAW akhirnya dimintai keterangan dan mengakui telah mengambil dua unit laptop. Barang-barang tersebut diduga telah digadaikan.
Dari hasil pengembangan pemeriksaan, polisi mengungkap dugaan keterlibatan YAW dalam pencurian dan penggelapan sejumlah barang lainnya.
Barang elektronik yang berkaitan dengan perkara tersebut meliputi:
- Tiga unit laptop, terdiri atas satu ASUS dan dua ACER.
- Satu kamera Sony A6000.
- Satu kamera Sony A6400.
- Dana Pokmas Kelurahan Kadipiro sebesar Rp39.104.375.
Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan kuitansi, surat bukti pegadaian, satu bundel dokumen gadai, serta rekaman CCTV.
Kompol I Putu Agus Indra Permana menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan awal, motif sementara perbuatan tersangka diduga berkaitan dengan persoalan ekonomi dan kebutuhan bermain judi online.
Tersangka diduga memanfaatkan situasi ketika lingkungan kantor sedang sepi untuk mengambil barang-barang tersebut.
Atas dugaan tindak pidana pencurian, YAW disangkakan melanggar Pasal 476 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun.
Proses hukum selanjutnya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawasan barang inventaris dan pengelolaan dana masyarakat di lingkungan pemerintahan.
Dana Pokmas pada prinsipnya diperuntukkan bagi kepentingan kelompok masyarakat. Karena itu, transparansi, pencatatan administrasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan harus menjadi perhatian bersama.
Kasus ini juga menjadi peringatan bahwa judi online bukan sekadar persoalan kebiasaan bermain, tetapi dapat menimbulkan dampak ekonomi, sosial, bahkan berujung pada dugaan tindak pidana.
Liputan Khusus memandang bahwa perkara ini tidak cukup hanya dilihat dari sisi dugaan tindakan individu.
Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan inventaris kantor dan mekanisme pengelolaan dana Pokmas.
Publik juga berhak mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan dana tersebut, siapa yang bertanggung jawab atas administrasinya, serta bagaimana langkah pemulihan kerugian masyarakat.
Penegakan hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.

Social Header