Subulussalam, 24Jamindonesia.id - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Kampong Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, tiba-tiba memicu sorotan tajam. Mekanisme penyaluran yang mengabaikan prosedur standar serta minimnya sarana layak dinilai berpotensi mengancam aspek higienitas pangan bagi kelompok rentan tersebut.
Berdasarkan penelusuran tim 24Jamindonesia.id di lapangan pada Rabu (5/8/2026), proses pembagian makanan tidak dilakukan di fasilitas pelayanan resmi, melainkan di kediaman pribadi salah satu kader Posyandu. Di lokasi tersebut, Makanan Bernutrisi Hanya Dibagikan Beralaskan Plastik di Atas Lantai Teras Rumah. Warga penerima manfaat terpaksa berdesakan mengantre sambil membawa wadah sendiri dari rumah untuk mengambil jatah masing-masing.
Sejumlah warga penerima manfaat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku prihatin dengan cara pembagian bantuan yang diukur amat ala kadarnya tanpa disertai pendampingan standar kesehatan.
“Prosesnya hanya mencatat tanda tangan di selembar kertas yang disediakan petugas,” ujar salah satu warga dengan nada kecewa.
Data bantuan yang tercatat pada lembaran dokumen tersebut menunjukkan sasaran mencakup sekitar 40 orang di Dusun Istiqomah dan 60 orang di Dusun Panglima. Sinta, salah seorang kader Posyandu setempat, membenarkan bahwa teras rumahnya memang rutin dijadikan tempat distribusi makanan bergizi tersebut karena ketiadaan fasilitas lain.
Kepala Kampong Subulussalam Timur, Wahda, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp menyatakan telah mengetahui skema pembagian itu. Menurutnya, program yang dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari tersebut sejatinya sudah berkoordinasi dengan perangkat kampung. Namun, ia tidak menyadari adanya kelangkaan fasilitas penunjang di lokasi yang membuat penyaluran terkesan kurang manusiawi.
”Kami berharap penyelenggara segera melengkapi perlengkapan seperti meja dan alas bersih, agar proses pembagian lebih tertib, layak, dan terjaga kebersihannya bagi seluruh penerima,” ujar Wahda.
Merespons temuan tersebut, Kepala SPPG Rohen Berutu yang ditemui di ruang kerjanya menegaskan siap melakukan pembenahan total atas kelalaian teknis di lapangan.
“Kami akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh tahapan penyaluran, mulai dari tempat Pembagian hingga sarana yang digunakan. Setiap masukan masyarakat dan temuan media awak menjadi catatan penting kami, agar pelaksanaan program selanjutnya benar-benar sesuai aturan yang berlaku,” tegas Berutu.
Kendati demikian, masyarakat yang mendesak instansi yang berwenang di Pemerintah Kota Subulussalam tidak sekadar melontarkan teguran lisan, melainkan memberikan tindakan nyata demi menjamin keamanan pangan serta akuntabilitas program nasional tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari dinas terkait mengenai langkah korektif maupun sanksi atas dugaan kelalaian pengawasan ini.
(Irwan Syahputra)
Social Header